MASUK DENGAN AKUN

Gunakan username dan password akun anda untuk login.

LUPA PASSWORD?

Gunakan form dibawah ini untuk meminta perubahan password.

BELUM MEMILIKI AKUN?

Daftar disini jika anda belum memiliki akun.

TANYA KAMI SOAL PAJAK

Anda bingung dengan perhitungan pajak anda? Bingung menghadapi penerapan aturan pajak? Atau masalah-masalah pajak lainnya? Jangan khawatir, ajukan pertanyaan anda disini. Konsultan pajak professional kami akan membantu memberikan jawaban dan saran atas pertanyaan anda.

Hi John, apa yang bisa kami bantu hari ini?

Tulis kan pertanyaan kamu di bawah ini. Gunakan penulisan yang baik dan jelas untuk memudahkan kami mengerti kebutuhan anda.

TERIMA KASIH ATAS PERTANYAAN ANDA

Kami sudah menerima pertanyaan anda. Mohon bersabar, team kami akan mempelajari pertanyaan yang anda kirimkan, dan menghubungi anda kembali dengan jawaban atas pertanyaan anda.

Hubungi kami di +62.21.22604519 untuk respon cepat.

Pajak baru menyasar semua barang & jasa

Editor: Barratut Taqiyyah
Rabu, 02 Maret 2016

KUTA - Pemerintah menyiapkan strategi baru mendongkrak penerimaan pajak. Caranya, mekanisme pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) akan diubah dari skema saat ini value added tax (VAT) menjadi goods and service tax (GST).

Rencana ini dimasukkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Meski belum masuk di program legislasi, namun revisi ini bisa saja diajukan 2016.

Perlu dicatat, perubahan mekanisme ini berdampak bagi masyarakat. Dengan skema PPN yang baru ini, semua barang konsumsi dan jasa akan dikenakan PPN, tidak hanya barang konsumsi yang telah mengalami nilai tambah dari sumber asalnya.

"Semua produk dikenakan PPN, termasuk sumber asalnya, seperti barang pertambangan," kata Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak, akhir pekan lalu.

Bahkan mekanisme GST ini berpeluang memajaki layanan kesehatan dan pendidikan sehingga tarif layanannya pun akan naik dan menambah beban masyarakat. "Sebaiknya pengenaannya harus selektif," kata pengamat pajak Ronny Bako.

Di sisi lain, dengan mekanisme ini, Ditjen Pajak memiliki peluang menambah objek PPN, sehingga penerimaan pajak akan naik. Catatan KONTAN, penerapan skema GST pada PPN ini demi mengkompensasi penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) dari 25% menjadi 18%.

Selain itu demi menggenjot penerimaan PPN yang selama ini diduga terjadi kebocoran (grafik). Irawan mengatakan, rencana Ditjen Pajak dilakukan atas perintah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang meminta Ditjen Pajak melakukan kajian perubahan mekanisme VAT menjadi GST.

Catatan lain, PPN dengan skema GST tidak bisa dikreditkan atawa dihitung sebagai pengurang pajak. Berbeda dengan sistem VAT yang bisa dikreditkan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai perubahan mekanisme PPN ini akan menimbulkan kerancuan. Apalagi perubahan ini hanya untuk menutup kebocoran PPN dengan menyederhanakan mekanisme PPN seperti di Singapura.

Selain Singapura, sistem GST diterapkan di Malaysia dan Korea serta Eropa. Menurutnya, Singapura menerapkan GST lantaran tak banyak melakukan proses produksi barang.

Berbeda di Indonesia yang melaksanakan proses produksi hingga penjualan sampai ke konsumen akhir. Indonesia akan lebih pas menggunakan cash register untuk transaksi di tingkat ritel. Jika Indonesia bisa menerapkan cash register, pungutan PPN akan lebih efektif menutup kebocoran yang terjadi selama ini.

Dikutip dari KONTAN.CO.ID.  Klik disini untuk membaca sumber berita.

The Mansion Kemayoran.
Cluster Bougenville, Tower Fontana lantai 17 Zona 2 Ruang 17G2,
Jl. Trambesi Blok D. Komp Bandar Baru, Kemayoran. Jakarta Utara 14410

Phone. +62.21.22604519
Fax. +62.21.22604520

Copyright © 2016-2019, ATS Konsultama
Website by PandavaMedia