MASUK DENGAN AKUN

Gunakan username dan password akun anda untuk login.

LUPA PASSWORD?

Gunakan form dibawah ini untuk meminta perubahan password.

BELUM MEMILIKI AKUN?

Daftar disini jika anda belum memiliki akun.

TANYA KAMI SOAL PAJAK

Anda bingung dengan perhitungan pajak anda? Bingung menghadapi penerapan aturan pajak? Atau masalah-masalah pajak lainnya? Jangan khawatir, ajukan pertanyaan anda disini. Konsultan pajak professional kami akan membantu memberikan jawaban dan saran atas pertanyaan anda.

Hi John, apa yang bisa kami bantu hari ini?

Tulis kan pertanyaan kamu di bawah ini. Gunakan penulisan yang baik dan jelas untuk memudahkan kami mengerti kebutuhan anda.

TERIMA KASIH ATAS PERTANYAAN ANDA

Kami sudah menerima pertanyaan anda. Mohon bersabar, team kami akan mempelajari pertanyaan yang anda kirimkan, dan menghubungi anda kembali dengan jawaban atas pertanyaan anda.

Hubungi kami di +62.21.22604519 untuk respon cepat.

Syarat tax amnesty diminta jangan mengganjal Wajib Pajak (WP)

Editor Sanny Cicilia
Minggu, 14 Februari 2016

JAKARTA - Direktur Eksektif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat pemerintah harus memetakan kembali keuntungan dan kerugian persyaratan bebas persengketaan di Pengadilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bagi wajib pajak (WP) yang mengajukan pengampunan pajak atau Tax Amnesty.

Menurutnya, jangan sampai syarat tersebut menjadi ganjalan bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan pengampunan, karena tidak mampu melunasi utang yang tengah disengketakan.

Wajib pajak yang tengah bersengketa lanjut Prastrowo, tengah memperjuangkan keadilannya. Apalagi, hal yang disengketakan belum tentu kesalahan wajib pajak. "Bisa saja itu memang kesalahan fiskus," kata Prastowo, Minggu (14/2).

Menurut Prastowo, cukup banyak kasus sengketa yang timbul akibat kesalahan fiskus atau aparatur pajak. Bahkan, jika diukur dari putusan pengadilan pajak, 80% wajib pajak dimenangkan.

Prastowo berpendapat, lebih adil jika pemerintah memisahkan antara wajib pajak bersengketa dan yang tidak bersengketa sebagai jalan tengahnya. Agar lebih adil, sebaiknya wajib pajak bersengketa diberikan kesempatan memperjuangkan keadilannya tersebut dan tetap diperbolehkan mengikuti Tax Amnesty.

Jika nantinya ada keputusan dari pengadilan pajak, wajib pajak tinggal memenuhi putusan tersebut apakah harus melunasi utang pajaknya, atau malah mendapatkan restitusi pajak.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak, diatur bahwa pengajuan pengampunan harus diiringi dengan surat pernyataan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar; keberatan; banding; gugatan; atau peninjauan kembali yang belum mendapat keputusan atau putusan.

Hal tersebut dilakukan jika si pemohon dalam keadaan sedang mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pekan lalu menegaskan, hal itu merupakan konsekuensi wajib pajak yang ingin diampuni kesalahannya. Dengan demikian lanjut Bambang, wajib pajak harus membayarkan utang pajak jika ada utang pajak yang dinyatakan oleh fiskus dan menerima tidak adanya kelebihan pajak apabila dinyatakan tidak adanya kelebihan pajak oleh fiskus.

Dikutip dari KONTAN.CO.ID.  Klik disini untuk membaca sumber berita.

The Mansion Kemayoran.
Cluster Bougenville, Tower Fontana lantai 17 Zona 2 Ruang 17G2,
Jl. Trambesi Blok D. Komp Bandar Baru, Kemayoran. Jakarta Utara 14410

Phone. +62.21.22604519
Fax. +62.21.22604520

Copyright © 2016-2019, ATS Konsultama
Website by PandavaMedia