MASUK DENGAN AKUN

Gunakan username dan password akun anda untuk login.

LUPA PASSWORD?

Gunakan form dibawah ini untuk meminta perubahan password.

BELUM MEMILIKI AKUN?

Daftar disini jika anda belum memiliki akun.

TANYA KAMI SOAL PAJAK

Anda bingung dengan perhitungan pajak anda? Bingung menghadapi penerapan aturan pajak? Atau masalah-masalah pajak lainnya? Jangan khawatir, ajukan pertanyaan anda disini. Konsultan pajak professional kami akan membantu memberikan jawaban dan saran atas pertanyaan anda.

Hi John, apa yang bisa kami bantu hari ini?

Tulis kan pertanyaan kamu di bawah ini. Gunakan penulisan yang baik dan jelas untuk memudahkan kami mengerti kebutuhan anda.

TERIMA KASIH ATAS PERTANYAAN ANDA

Kami sudah menerima pertanyaan anda. Mohon bersabar, team kami akan mempelajari pertanyaan yang anda kirimkan, dan menghubungi anda kembali dengan jawaban atas pertanyaan anda.

Hubungi kami di +62.21.22604519 untuk respon cepat.

Wajib Pajak Bisa Diperiksa Meski Sudah Lapor SPT, Ini Alasannya

detikfinance
Kamis, 25 Februari 2016

Foto: Maikel Jefriando-detikFinance

Bali - Pemeriksaan menjadi salah satu tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai bagian dari penegakan hukum sesuai dengan yang tertera pada pasal 29 undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).

Tahapan pemeriksaan muncul setelah wajib pajak melewati proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penghitungan, pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Ini bertujuan untuk menguji proses yang dilewati oleh wajib pajak sudah sesuai aturan.

Hal ini diungkapkan oleh Edi Slamet Irianto, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP dalam acara media gathering di Hotel Ramada, Bali, Kamis (25/2/2016).

"DJP diberi kewenangan untuk pemeriksaan. Bukan karena DJP tidak percaya kepada WP. Bukan untuk mencari kesalahan. Tapi memastikan apakah masyarakat sudah paham betul UU Perpajakan dengan baik. Apakah UU Perpajakan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Jadi pemeriksaan itu lazim, dan amanat UU, bukan keinginan DJP," paparnya.

Edi memastikan tidak semua pegawai pajak bisa melakukan pemeriksaan. Ada unit khusus dalam menjalankan tugas tersebut. Begitu juga dengan wajib pajak yang diperiksa, juga memiliki indikator tersendiri.

"Jadi ketika ingin melakukan pemeriksaan maka langkah yang pertama melihat data. Memang betul datalah yang menjadi pembuka pemikiran kita terhadap wajib pajak tertentu bisa dilakukan pemeriksaan. Idealnya semua wajib pajak bisa diperiksa, paling tidak sejauh mana kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan. Namun karena keterbatasan SDM yang ada, maka ada prioritas," terang Edi.

Pegawai pajak dalam memeriksa juga memiliki rambu-rambu. Di antaranya adalah menunjukkan bukti kalau pegawai tersebut ditugaskan untuk memeriksa wajib pajak dengan menunjukkan surat perintah pemeriksaan dan dilanjutkan dengan pemberian penjelasan.

"Saat pemeriksaan berlangsung, dan pemeriksa punya hasil. Maka pemeriksa nggak bisa menetapkan temuan pemeriksaan itu. Tapi dibahas dengan wajib pajak melalui Surat Hasil Temuan Pemeriksaan. Kalau tidak disampaikan, wajib pajak punya hak menggugat produk hukum itu. Jadi pemeriksaan tidak mungkin sewenang-wenang," ujarnya.

Ada tiga hasil yang dimungkinkan, yaitu kurang bayar, sesuai dengan yang telah dilaporkan, atau lebih bayar. Jika lebih bayar, maka dana wajib pajak harus dikembalikan.

"Adalah salah besar ketika wajib pajak menyatakan lebih bayar, nggak boleh meminta kelebihannya. Pelanggaran hukum itu. Karena itu DJP punya kewajiban untuk melaksanakan UU Pajak. Setiap kelebihan bayar, harus dikembalikan. Setiap kurang bayar, harus ditagih," tegas Edi.

Dikutip dari DETIK FINANCE.  Klik disini untuk membaca sumber berita.

The Mansion Kemayoran.
Cluster Bougenville, Tower Fontana lantai 17 Zona 2 Ruang 17G2,
Jl. Trambesi Blok D. Komp Bandar Baru, Kemayoran. Jakarta Utara 14410

Phone. +62.21.22604519
Fax. +62.21.22604520

Copyright © 2016-2019, ATS Konsultama
Website by PandavaMedia