MASUK DENGAN AKUN

Gunakan username dan password akun anda untuk login.

LUPA PASSWORD?

Gunakan form dibawah ini untuk meminta perubahan password.

BELUM MEMILIKI AKUN?

Daftar disini jika anda belum memiliki akun.

TANYA KAMI SOAL PAJAK

Anda bingung dengan perhitungan pajak anda? Bingung menghadapi penerapan aturan pajak? Atau masalah-masalah pajak lainnya? Jangan khawatir, ajukan pertanyaan anda disini. Konsultan pajak professional kami akan membantu memberikan jawaban dan saran atas pertanyaan anda.

Hi John, apa yang bisa kami bantu hari ini?

Tulis kan pertanyaan kamu di bawah ini. Gunakan penulisan yang baik dan jelas untuk memudahkan kami mengerti kebutuhan anda.

TERIMA KASIH ATAS PERTANYAAN ANDA

Kami sudah menerima pertanyaan anda. Mohon bersabar, team kami akan mempelajari pertanyaan yang anda kirimkan, dan menghubungi anda kembali dengan jawaban atas pertanyaan anda.

Hubungi kami di +62.21.22604519 untuk respon cepat.

Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 440/PJ/2019

6 Mei 2019

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 440/PJ/2019

TENTANG

PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS
KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN YANG JATUH
TEMPO PADA TANGGAL 30 APRIL 2019

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan wajib disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
  2. bahwa berdasarkan Pasal 15A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai wajib disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak;
  3. bahwa pada tanggal 30 April 2019 telah terjadi gangguan aplikasi yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui saluran tertentu (e-Filing), sehingga perlu diberikan kebijakan untuk mengecualikan pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2018 dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2019;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan yang Jatuh Tempo Pada Tanggal 30 April 2019;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN YANG JATUH TEMPO PADA TANGGAL 30 APRIL 2019.


PERTAMA :

Wajib Pajak Badan yang tahun bukunya berakhir pada 31 Desember 2018 dan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 melalui saluran tertentu (e-Filing) pada tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018.


KEDUA :

Saluran tertentu (e-Filing) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi:
  1. e-Filing melalui laman Direktorat Jenderal Pajak;
  2. e-Filing melalui laman Penyalur SPT Elektronik; atau
  3. e-Filing dengan menggunakan formulir SPT digital (e-Form).


KETIGA :

Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2019 melalui saluran tertentu (e-Filing) pada tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.


KEEMPAT :

Saluran tertentu (e-Filing) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi:
  1. e-Filing melalui laman Direktorat Jenderal Pajak; atau
  2. e-Filing melalui laman Penyalur SPT Elektronik.


KELIMA :

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KETIGA merupakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.


KEENAM :

Kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang dilunasi setelah tanggal 30 April 2019 tetap dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


KETUJUH :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
  1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  2. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
  7. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  8. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
  9. Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2019
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

PERATURAN LAINNYA

  • Keputusan Menteri Keuangan - 47/MK.10/2019 |

    Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Oktober 2019 Sampai Dengan 22 Oktober 2019

  • Keputusan Menteri Keuangan - 46/MK.10/2019 |

    Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 09 Oktober 2019 Sampai Dengan 15 Oktober 2019

  • Keputusan Menteri Keuangan - 45/MK.10/2019 |

    Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 02 Oktober 2019 Sampai Dengan 08 Oktober 2019

  • Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ/2019 |

    Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 Tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

  • Keputusan Menteri Keuangan - 44/MK.10/2019 |

    Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 September 2019 Sampai Dengan 01 Oktober 2019

  • Peraturan Menteri Keuangan - 134/PMK.04/2019 |

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/Pmk.04/2016 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat

The Mansion Kemayoran.
Cluster Bougenville, Tower Fontana lantai 17 Zona 2 Ruang 17G2,
Jl. Trambesi Blok D. Komp Bandar Baru, Kemayoran. Jakarta Utara 14410

Phone. +62.21.22604519
Fax. +62.21.22604520

Copyright © 2016-2019, ATS Konsultama
Website by PandavaMedia