MASUK DENGAN AKUN

Gunakan username dan password akun anda untuk login.

LUPA PASSWORD?

Gunakan form dibawah ini untuk meminta perubahan password.

BELUM MEMILIKI AKUN?

Daftar disini jika anda belum memiliki akun.

TANYA KAMI SOAL PAJAK

Anda bingung dengan perhitungan pajak anda? Bingung menghadapi penerapan aturan pajak? Atau masalah-masalah pajak lainnya? Jangan khawatir, ajukan pertanyaan anda disini. Konsultan pajak professional kami akan membantu memberikan jawaban dan saran atas pertanyaan anda.

Hi John, apa yang bisa kami bantu hari ini?

Tulis kan pertanyaan kamu di bawah ini. Gunakan penulisan yang baik dan jelas untuk memudahkan kami mengerti kebutuhan anda.

TERIMA KASIH ATAS PERTANYAAN ANDA

Kami sudah menerima pertanyaan anda. Mohon bersabar, team kami akan mempelajari pertanyaan yang anda kirimkan, dan menghubungi anda kembali dengan jawaban atas pertanyaan anda.

Hubungi kami di +62.21.22604519 untuk respon cepat.

Bukti Potong PPh23

Selamat pagi,

Saya dr perusahaan A (sdh PKP) dapat bukti potong pph23 dgn tarif 15% dr perusahaan B atas hadiah insentif.
Apa perusahaan A tetap membuatkan Faktur Pajak untuk perusahaan B?

Terima kasih

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami,  sesuai dengan Pasal 4A Ayat (3) Undang-Undang PPN (UU No.42 Tahun 2009) bahwa penghasilan berupa Insentif atau Hadiah,Penghargaan bukan termasuk sebagai bagian dari jenis jasa yang yang dikecualikan dari pengenaan PPN sehingga atas penghasilan berupa insentif tersebut terutang PPN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009) bahwa faktur pajak harus dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk setiap :
1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam daerah pabean
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam daerah pabean
3. Ekspor BKP tidak berwujud
4. Ekspor Jasa kena pajak

Sesuai Pasal 17 ayat (5) PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN bahwa Penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat:

a. harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; atau
c. mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak.
Penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Saat penyerahan Jasa Kena Pajak ini merupakan dasar penentuan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai dan sekaligus sebagai dasar pembuatan Faktur Pajak

Namun demikian, dalam praktik kegiatan usaha dan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, saat pengakuan piutang atau penghasilan, atau saat penerbitan faktur penjualan dapat terjadi tidak bersamaan dengan saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam rangka memberikan kemudahan administrasi terkait dengan saat penerbitan Faktur Pajak, saat penerbitan faktur penjualan dapat ditetapkan sebagai saat penyerahan jasa yang menjadi dasar saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mensinkronisasikan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh Pengusaha Kena Pajak.

Didalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang PPN mengatur tentang saat pembuatan faktur pajak di mana faktur pajak harus dibuat pada :
1. Saat penyerahan BKP atau penyerahan JKP
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
4. Saat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan,misalnya untuk penyerahan kepada bendahara pemerintah, faktur pajak dibuat pada selain ketentuan di atas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan hadiah/insentif yang diterima oleh perusahan Ibu terutang PPN dan harus dibuatkan faktur pajak. Adapun penerbitan faktur pajak dilakukan pada saat hadiah/insentif tersebut direalisasikan yang dibuktikan dengan dokumen transaksi dari perusahaan yang mengeluarkan/memberikannya yang mana lebih dulu apakah pada saat pencairan insentif atau pada saat pengakuan insentif diakui sebagai piutang atau penghasilan.

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Pertanyaan diajukan melalui website ATS

The Mansion Kemayoran.
Cluster Bougenville, Tower Fontana lantai 17 Zona 2 Ruang 17G2,
Jl. Trambesi Blok D. Komp Bandar Baru, Kemayoran. Jakarta Utara 14410

Phone. +62.21.22604519
Fax. +62.21.22604520

Copyright © 2016-2019, ATS Konsultama
Website by PandavaMedia