MASUK DENGAN AKUN

Gunakan username dan password akun anda untuk login.

LUPA PASSWORD?

Gunakan form dibawah ini untuk meminta perubahan password.

BELUM MEMILIKI AKUN?

Daftar disini jika anda belum memiliki akun.

TANYA KAMI SOAL PAJAK

Anda bingung dengan perhitungan pajak anda? Bingung menghadapi penerapan aturan pajak? Atau masalah-masalah pajak lainnya? Jangan khawatir, ajukan pertanyaan anda disini. Konsultan pajak professional kami akan membantu memberikan jawaban dan saran atas pertanyaan anda.

Hi John, apa yang bisa kami bantu hari ini?

Tulis kan pertanyaan kamu di bawah ini. Gunakan penulisan yang baik dan jelas untuk memudahkan kami mengerti kebutuhan anda.

TERIMA KASIH ATAS PERTANYAAN ANDA

Kami sudah menerima pertanyaan anda. Mohon bersabar, team kami akan mempelajari pertanyaan yang anda kirimkan, dan menghubungi anda kembali dengan jawaban atas pertanyaan anda.

Hubungi kami di +62.21.22604519 untuk respon cepat.

Pemotongan PPh Final terhadap WP UMKM yang terdampak COVID-19

Selamat Siang, Saya ingin memperjelas ttg vendor expedisi yg dipergunakan oleh prsh kami yg berbentuk badan usaha (CV) yg memberikan kami Surat keterangan utk peredaran bruto pengusaha tertentu dgn tarif final 0,5% berarti utk jasa expedisinya tidak lg dpotong PPH 23 tp di potong/dipunggut PPH Final dgn tarif 0,5% maka yg ingin saya tanyakan adalah sbb:
1. Bila vendor tsb mengatakan bhw kami tdk perlu lg memotong/memunggut PPH final tp mrk akan setor sendiri, apakah mmg dmkn?
2. Bila prsh memunggut PPH final dgn tarif 0,5%,maka saat prsh kami menyetorkan PPH tsb dgn NPWP prsh atau NPWP Vendor? Siapakah yg membuat ID Billingnya,apakah pihak prsh atau pihak vendor?
3. Di berita terkini bahwa sehubungan dgn prsh UMKM yg terdampak virus corona, maka pemerintah rencana akan membebaskan PPH final tersebut,maka bila rencana tsb telah disahkan oleh pemerintah,apakah prsh expedisi ini tdk perlu lg kami potong/punggut PPH finalnya atau kami selaku pemunggut perlu adanya lampiran atas pembebasan PPH utk UMKM ini?
Demikian hal yg mau saya tanyakan
Mohon penjelasannya
Terima kasih

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Aturan Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PPh UMKM) itu dilunasi dengan 2 cara yaitu disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (WP UMKM) atau dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal ini berkedudukan sebagai pembeli  atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan UMKM dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Wajib  Pajak yang memiliki Surat Keterangan dan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan itu kepada lawan transaksi.

Pemotongan atau Pemungutan PPh UMKM dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.

Belum lama ini, Pemerintah menerbitkan aturan insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak Pandemi Covid-19 dengan menerbitkan aturan PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk  Wajib Pajak Terdampak Pendemi Corona Virus Disease 2019.

Apabila vendor perusahaan ibu dalam hal  ini perusahaan expedisi memberikan Surat Keterangan memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan PP No.23 Tahun 2018, maka vendor perusahaan ibu tetap wajib mengajukan kembali untuk memanfaatkan Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah ini dengan cara menyampaikan pemberitahuan melalui modul KSWP didalam portal djponline.pajak.go.id.

Adapun perusahaan ibu wajib melakukan konfirmasi bahwa memang lawan transaksi perusahaan expedisi tersebut mendapatkan insentif pajak sesuai PMK-44/PMK.03/2020 tersebut diatas. Maka perusahaan ibu sebagai Pemotong Pajak apabila telah melakukan konfirmasi dan diketahui bahwa Surat Keterangan tersebut terkonfirmasi sehingga lawan transaksi dalam hal ini perusahaan ekspedisi, tidak perlu dilakukan pemotongan PPh final atas transaksi tersebut dan memberikan kepada lawan transaksi berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020"

Sedangkan lawan transaksi perusahaan ibu, dalam hal ini perusahaan ekspedisi harus menyampaikan laporan realisasi atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut melalui djponline.pajak.go.id untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah atas transaksi tersebut.

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Pertanyaan diajukan melalui website ATS

The Mansion Kemayoran.
Cluster Bougenville, Tower Fontana lantai 17 Zona 2 Ruang 17G2,
Jl. Trambesi Blok D. Komp Bandar Baru, Kemayoran. Jakarta Utara 14410

Phone. +62.21.22604519
Fax. +62.21.22604520

Copyright © 2016-2020, ATS Konsultama
Website by PandavaMedia