MASUK DENGAN AKUN

Gunakan username dan password akun anda untuk login.

LUPA PASSWORD?

Gunakan form dibawah ini untuk meminta perubahan password.

BELUM MEMILIKI AKUN?

Daftar disini jika anda belum memiliki akun.

TANYA KAMI SOAL PAJAK

Anda bingung dengan perhitungan pajak anda? Bingung menghadapi penerapan aturan pajak? Atau masalah-masalah pajak lainnya? Jangan khawatir, ajukan pertanyaan anda disini. Konsultan pajak professional kami akan membantu memberikan jawaban dan saran atas pertanyaan anda.

Hi John, apa yang bisa kami bantu hari ini?

Tulis kan pertanyaan kamu di bawah ini. Gunakan penulisan yang baik dan jelas untuk memudahkan kami mengerti kebutuhan anda.

TERIMA KASIH ATAS PERTANYAAN ANDA

Kami sudah menerima pertanyaan anda. Mohon bersabar, team kami akan mempelajari pertanyaan yang anda kirimkan, dan menghubungi anda kembali dengan jawaban atas pertanyaan anda.

Hubungi kami di +62.21.22604519 untuk respon cepat.

Faktur Pajak untuk perusahaan retail

Selamat siang
Saya berkerja di perusahaan retail (PKP) akan tetapi perusahaan dimana saya bekerja juga melayani penjualan non retail ( toko ). Sebagian besar toko tidak minta/tidak mau faktur pajak. Apakah saya harus tetap menerbitkan faktur pajak dengan NPWP 000 atau dimasukkan pada penjualan digunggung ? Mohon penjelasan Bapak/Ibu.
Terima kasih.

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, berdasarkan Pasal 13 ayat (5) UU PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009) dijelaskan bahwa Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
a.  nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b.  nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
c.  jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d.  Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e.  Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f.  kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g.  nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Pada butir penjelasan pasal tersebut dipertegas lagi bahwa Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f  UU PPN.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa bagi PKP penjual (Pengusaha Kena Pajak) yang tidak mencantumkan identitas pembeli saat penerbitan faktur diperbolehkan, namun konsekuensi atas faktur pajak tersebut menjadi tidak dikreditkan oleh pembelinya (lawan transaksi).

Bagaimana perlakuannya jika penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada? Tentunya akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP yaitu :

Direktur Jenderal Pajak dapat  menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila : pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain: identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya atau identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

Adapun Terminologi PKP Pedagang Eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:
a.  melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
b.  dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
c.  pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Terkait pelaporan Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran akan dilaporkan melalui Faktur Pajak yang digunggung.

Faktur Pajak yang Digunggung  adalah Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tandatangan penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2) UU KUP yang hanya bisa dibuat oleh PKP Pedagang Eceran.  Prakteknya, Faktur Pajak digunggung adalah nota sederhana/struk yg diterima pembeli karena beli secara eceran, sehingga tidak ada dicantumkan data  identitas pembeli (nama, NPWP, alamat).

Apabila memang model bisnis perusahaan ibu memenuhi ketentuan di atas, maka (PKP Pedagang Eceran) dapat menerbitkan faktur pajak digunggung.

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Pertanyaan diajukan melalui website ATS

The Mansion Kemayoran.
Cluster Bougenville, Tower Fontana lantai 17 Zona 2 Ruang 17G2,
Jl. Trambesi Blok D. Komp Bandar Baru, Kemayoran. Jakarta Utara 14410

Phone. +62.21.22604519
Fax. +62.21.22604520

Copyright © 2016-2019, ATS Konsultama
Website by PandavaMedia