MASUK DENGAN AKUN

Gunakan username dan password akun anda untuk login.

LUPA PASSWORD?

Gunakan form dibawah ini untuk meminta perubahan password.

BELUM MEMILIKI AKUN?

Daftar disini jika anda belum memiliki akun.

TANYA KAMI SOAL PAJAK

Anda bingung dengan perhitungan pajak anda? Bingung menghadapi penerapan aturan pajak? Atau masalah-masalah pajak lainnya? Jangan khawatir, ajukan pertanyaan anda disini. Konsultan pajak professional kami akan membantu memberikan jawaban dan saran atas pertanyaan anda.

Hi John, apa yang bisa kami bantu hari ini?

Tulis kan pertanyaan kamu di bawah ini. Gunakan penulisan yang baik dan jelas untuk memudahkan kami mengerti kebutuhan anda.

TERIMA KASIH ATAS PERTANYAAN ANDA

Kami sudah menerima pertanyaan anda. Mohon bersabar, team kami akan mempelajari pertanyaan yang anda kirimkan, dan menghubungi anda kembali dengan jawaban atas pertanyaan anda.

Hubungi kami di +62.21.22604519 untuk respon cepat.

Istri jadi makelar, berapa pajak yg harus dibayar?

Selamat sore, saya karyawan swasta dengan penghasilan dari satu pemberi kerja. Istri saya sejak menikah tidak bekerja, tapi masih memiliki NPWP. Jadi selama ini penghasilan kami hanya dari perusahaan tempat saya bekerja, dan saya secara rutin melaporkan SPT kami secara terpisah, dengan SPT istri saya diisi NIHIL.
Nah, sekarang istri saya sedang cari sambilan, semacam menjadi makelar (mempertemukan penjual dan pembeli, jika deal, penjual akan memberi fee kepada istri saya). Pertanyaan saya,
1. Bagaimana pelaporan SPT istri saya? Ekpektasi saya, SPT saya tidak berubah seperi biasa, dan SPT istri saya tidak lagi NIHIL tetapi diisi penghasilan dari makelar tersebut, apakah benar seperti itu?
2. Lalu apakah istri saya kena PTKP atau tidak? (kami memiliki 2 orang anak, selama ini saya lapor SPT dengan K/2).
3. Penghasilan istri saya nanti tidak akan rutin, bisa jadi bulan ini 30jt, 11 bulan setelahnya tidak ada sama sekali. Apakah nanti tidak jadi masalah, misal orang pajak mencari-cari masalah?

Terima kasih sebelumnya.

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, Pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Dengan demikian, terhadap wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini wanita kawin telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.

Adapun untuk NPWP terpisah tidak berarti penghitungan perpajakan juga terpisah. Penghitungan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas keluarga tersebut tetap digabung dulu, baru kemudian dihitung kewajiban PPh secara proporsional.  Dasar hukumnya diatur didalam Pasal 8 ayat (3) UU PPh  Bahwa Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri, dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas Istri yang bekerja atau memiliki usaha maka kami jabarkan sebagai berikut:

PTKP Untuk Laki-Laki Kawin Isteri Bekerja/Usaha

STATUS

K/I/0

K/I/1

K/I/2

K/I/3

Istri Kerja / Usaha

112.500.000

117.000.000

121.500.000

126.000.000

 

Jadi untuk bapak yang menanggung istri dan anak 2, maka Perhitungan PTKP adalah Rp. 121.500.000,-

Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (U KUP) menyebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. 

Pasal 14 UU PPh  (UU Nomor 36 Tahun 2008) menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung pajak penghasilan terutang tetapi bisa menyelenggarakan pencatatan apabila dalam satu tahun omzet atau peredaran usaha kurang dari 4,8 milyar. Dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pajak tempat bapak terdaftar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Mengenai penghasilan istri yang tidak rutin, maka istri berkewajiban untuk melakukan pembukuan atau dapat melakukan pencatatan untuk mencatat penghasilan dan biaya sebagai bukti bahwa memang penghasilan istri bapak memang berdasarkan apa adanya.

Berikut  kami berikan contoh ilustrasi untuk suami dan istri yang memiliki penghasilan dari pekerjaan dan usaha yang ada perjanjian pisah harta atau istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah, sebagai berikut:

Wajib Pajak A, yang memperoleh penghasilan neto dari pekerjaaan sebesar Rp300.000.000,00. Dan isteri A juga menjalankan usaha, misalnya pekerjaan bebas berupa makelar (perantara) dengan penghasilan sebesar Rp30.000.000,00

Penghasilan Neto Suami

         300,000,000

Penghasilan Neto Istri

           30,000,000

Jumlah Penghasilan Neto

         330,000,000

PTKP (K/I/2)

         121,500,000

Penghasilan Kena Pajak

         208,500,000



PPh Terutang:


5 % x Rp. 50.000.000

              2,500,000

15% x Rp. 158.500.000

           23,775,000

Jumlah PPh Terutang Gabungan

           26,275,000



PPh Terutang Yang Ditanggung Suami


(300.000.000 / 330.000.000) x 26.275.000

             Rp.23,886,364



PPh Terutang Yang Ditanggung Istri


(30.000.000 / 330.000.000) x 26.275.000

              Rp.2,388,636



PPh terutang Yang ditanggung Suami sejumlah Rp. 23.886.364 dilaporkan kedalam kolom PPh terutang  untuk formulir 1770 S di bagian C angka 9 sedangkan untuk Istri karena memperoleh penghasilan dari usaha pekerjaan bebas (makelar) maka PPh Terutang Yang Ditanggung Istri sejumlah Rp. 2.388.636 dilaporkan kedalam kolom PPh terutang untuk formulir 1770 di bagian C angka 12.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Pertanyaan diajukan melalui website ATS

The Mansion Kemayoran.
Cluster Bougenville, Tower Fontana lantai 17 Zona 2 Ruang 17G2,
Jl. Trambesi Blok D. Komp Bandar Baru, Kemayoran. Jakarta Utara 14410

Phone. +62.21.22604519
Fax. +62.21.22604520

Copyright © 2016-2019, ATS Konsultama
Website by PandavaMedia