MASUK DENGAN AKUN

Gunakan username dan password akun anda untuk login.

LUPA PASSWORD?

Gunakan form dibawah ini untuk meminta perubahan password.

BELUM MEMILIKI AKUN?

Daftar disini jika anda belum memiliki akun.

TANYA KAMI SOAL PAJAK

Anda bingung dengan perhitungan pajak anda? Bingung menghadapi penerapan aturan pajak? Atau masalah-masalah pajak lainnya? Jangan khawatir, ajukan pertanyaan anda disini. Konsultan pajak professional kami akan membantu memberikan jawaban dan saran atas pertanyaan anda.

Hi John, apa yang bisa kami bantu hari ini?

Tulis kan pertanyaan kamu di bawah ini. Gunakan penulisan yang baik dan jelas untuk memudahkan kami mengerti kebutuhan anda.

TERIMA KASIH ATAS PERTANYAAN ANDA

Kami sudah menerima pertanyaan anda. Mohon bersabar, team kami akan mempelajari pertanyaan yang anda kirimkan, dan menghubungi anda kembali dengan jawaban atas pertanyaan anda.

Hubungi kami di +62.21.22604519 untuk respon cepat.

Kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani faktur pajak dan SPT

Saya ingin menanyakan kepada bapak, apakah seorang karyawan bagian keuangan yang menandatangani faktur pajak juga bisa menandatangani SPT baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan?. Dan apakah harus dibuatkan surat kuasa dari Direktur kepada karyawan tersebut. Mohon penjelasan dari bapak dan terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta Selatan

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) dijelaskan bahwa Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dalam hal badan diwakili oleh pengurus.

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (4) UU KUP dinyatakan bahwa yang termasuk pengertian Pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Maksud dari orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (4) yaitu orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, Misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Jadi pada prinsipnya seluruh dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham pengendali dan orang yang nyata-nyata berwenang dalam menjalankan kegiatan perusahaan adalah merupakan pihak yang berperan atas nama perusahaan dalam menjalankan kewajiban pajaknya termasuk menandatangani SPT. Jadi jika salah seorang dewan direksi berhalangan maka anggota dewan direksi lainnya atau dewan komisaris atau pihak-pihak yang berwenang tersebut dapat menandatangani SPT tanpa perlu surat kuasa atau surat perwakilan.

Sedangkan untuk pejabat atau pegawai yang menandatangani faktur pajak dapat kita lihat dalam Pasal 13 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, Bahwa PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama PKP atau pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya, dengan melampirkan fotokopi kartu identitas pejabat/pegawai penandatangan Faktur Pajak yang sah yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VA PER-24/PJ/2012.

Sehingga pihak yang menandatangani faktur pajak bisa saja bagian staf administrasi sepanjang menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Pajak.  Namun sekedar Informasi, mulai 1 Juli 2015, Semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menggunakan aplikasi e-faktur khusus untuk wilayah Jawa dan Bali. Aplikasi tersebut tidak mengenal tanda tangan basah dan melainkan "QR Code/barcode" yang muncul di faktur pajak tersebut. Penggunaan aplikasi ini mensyaratkan terlebih dahulu salah satu pengurus (yang tercantum di SPT Tahunan PPh Badan) untuk meminta Sertifikat Elektronik.

Adapun pihak yang menandatangani SPT sebagaimana yang bapak tanyakan harus Pengurus ataupun Kuasa yang syaratnya diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-229/PMK.03/2014 antara lain Konsultan Pajak dan Karyawan Wajib Pajak. Mengenai  persyaratannya untuk Karyawan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki:

  1. sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak;
  2. ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan status terakreditasi A; atau
  3. sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga

bermanfaat.

The Mansion Kemayoran.
Cluster Bougenville, Tower Fontana lantai 17 Zona 2 Ruang 17G2,
Jl. Trambesi Blok D. Komp Bandar Baru, Kemayoran. Jakarta Utara 14410

Phone. +62.21.22604519
Fax. +62.21.22604520

Copyright © 2016-2019, ATS Konsultama
Website by PandavaMedia