Kurs pajak atau kurs tengah BI

Pertanyaan

Siang

Saya mau tanya kalau perusahaan punya transaksi mata uang asing. Untuk laporan keuangan tiap akhir bulan memakai kurs apa? Laporan keuangan dalam rupiah (idr). Apakah ada dasar peraturannya?.

Jawaban

Terima kasih atas pertanyaan yang bapak sampaikan kepada kami. Didalam Aturan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf l UU PPh (UU Nomor 36 Tahun 2008) disebutkan bahwa:
Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Aturan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh menyebutkan bahwa:
Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Maka dalam hal ini, aturan perpajakan mengenai selisih kurs mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), dalam hal ini adalah PSAK No.10.

PSAK No. 10 mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing. Dinyatakan bahwa transaksi dalam mata uang asing adalah transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing tersebut kebanyakan timbul dari transaksi berupa pembelian dan penjualan barang dan jasa yang harganya didenomisasikan dalam mata uang asing dan pinjam meminjam dalam mata uang asing.

Dalam paragraph 8 PSAK 10 dijelaskan bahwa setiap transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi . Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi disebut kurs spot (spot rate). Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa untuk alasan praktis , suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi contohnya suatu kurs rata-rata selama seminggu (kurs mingguan) atau sebulan mungkin digunakan untuk seluruh transaksi dalam mata uang asing yang terjadi selama periode itu . Namun jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

Adapun paragraph 14 PSAK 10 juga dijelaskan bahwa selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dengan tanggal penyelesaian (settlement date) dari pos moneter dalam mata uang asing. Bila tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian terjadi pada periode yang sama maka selisih kurs dibebankan seluruhnya pada periode tersebut, namun jika tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian berada dalam beberapa periode akuntansi, maka pembebanan selisih kurs dibebankan pada setiap periode akuntansi dengan memperhatikan perubahan kurs untuk setiap periode.

Dari uraian paragraph 14 bisa kita lihat bahwa PSAK tidak menganut asas kurs tetap. Artinya pada setiap akhir tahun buku pos-pos moneter dalam mata uang asing harus dilakukan penyesuaian kembali dengan menggunakan kurs pada tanggal neraca, sehingga diakuilah adanya selisih kurs antara kurs pada tanggal catat dengan kurs pada tanggal neraca. Hal itu dinyatakan secara lebih jelas dalam paragraf 9 bahwa pada setiap tanggal neraca:
(a)  Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang obyektif.
(b)  Pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi, dan
(c)  Pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan.

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.