MASUK DENGAN AKUN

Gunakan username dan password akun anda untuk login.

LUPA PASSWORD?

Gunakan form dibawah ini untuk meminta perubahan password.

BELUM MEMILIKI AKUN?

Daftar disini jika anda belum memiliki akun.

TANYA KAMI SOAL PAJAK

Anda bingung dengan perhitungan pajak anda? Bingung menghadapi penerapan aturan pajak? Atau masalah-masalah pajak lainnya? Jangan khawatir, ajukan pertanyaan anda disini. Konsultan pajak professional kami akan membantu memberikan jawaban dan saran atas pertanyaan anda.

Hi John, apa yang bisa kami bantu hari ini?

Tulis kan pertanyaan kamu di bawah ini. Gunakan penulisan yang baik dan jelas untuk memudahkan kami mengerti kebutuhan anda.

TERIMA KASIH ATAS PERTANYAAN ANDA

Kami sudah menerima pertanyaan anda. Mohon bersabar, team kami akan mempelajari pertanyaan yang anda kirimkan, dan menghubungi anda kembali dengan jawaban atas pertanyaan anda.

Hubungi kami di +62.21.22604519 untuk respon cepat.

Mengenai biaya Expedisi utk yg berbentuk badan usaha yg menggunakan tarif o,5%

Hallo , Perusahaan tempat saya bekerja memiliki vendor (jasa expedisi berbentuk CV) yg mengangkut barang kami sampai ke tujuan (customer) dan secara perpajakkan biaya expedisi ini kami lakukan pemotongan PPH23 dgn tarif sebesar 2% (krn berbentuk badan usaha) namun Expedisi ini memberikan kami surat dr DJP bahwasanya CV tersebut menggunakan tarif 0,5% (tarif UMKM dlm pelaporannya) dan CV tersebut mengatakan bahwa mrk perlu dipotong PPH23,apakah mmg bnr dmkn? Apakah surat tsb sama artinya dengan SKB (Surat Keterangan Bebas)?
Mohon dibantu penjelasannya
Terima kasih

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, Peraturan tentang Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018.

Bagi Wajib pajak yang dikenai Pajak UMKM apabila bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, maka wajib mengajukan permohonan Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Surat Keterangan ini berbeda dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebelumnya. Bagi Wajib Pajak UMKM yang telah memiliki Surat Keterangan, atas transaksi yang dilakukan dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dikenai PPh Final sebesar 0,5% yang terutang. Pelunasan pajak terutang dengan cara dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.

Maka dapat disimpulkan atas biaya jasa ekspedisi yang dibayarkan oleh perusahaan ibu sebagai pengguna jasa, maka perusahaan ibu wajib melakukan pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4(2) dengan ebilling pajak kode akun pajak pajak 41128 dan kode jenis setoran 423. Dan memberikan ebilling tersebut kepada lawan transaksi perusahaan ibu.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Pertanyaan diajukan melalui website ATS

The Mansion Kemayoran.
Cluster Bougenville, Tower Fontana lantai 17 Zona 2 Ruang 17G2,
Jl. Trambesi Blok D. Komp Bandar Baru, Kemayoran. Jakarta Utara 14410

Phone. +62.21.22604519
Fax. +62.21.22604520

Copyright © 2016-2020, ATS Konsultama
Website by PandavaMedia