Objek PPh atas jasa konstruksi dan instalasi alat listrik.

Pertanyaan

Malam..
Saya mau tanya, misalnya PT.A bidang usaha perdagangan (jual peralatan listrik), dan juga menerima jasa instalasi listrik.

PT.A memiliki Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh LPJK

Contoh :
PT.A menjual peralatan listrik ke PT.B
- peralatan listrik harga 100 juta
- jasa instalasi listrik 30 juta

Atas penjualan dan jasa instalasi PT.A termasuk objek PPh?

Jawaban

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Sebelumnya, perlu kami sampaikan bahwa dasar hukum untuk Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi itu diatur menurut Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pajak Penghasilan (UU Nomor 36 Tahun 2008) dan aturan teknisnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  51 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009.

Berdasarkan aturan tersebut diatas, dijelaskan bahwa definisi pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).

Jika melihat frase kata“ …..dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi“,  maka dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang sudah mendapat penilaian professional dalam bidang konstruksi melalui sertifikat badan (SBU) yang diterbitkan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), pada hakekatnya telah mendapat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat kompetensi dan kemampuan usaha melalui ketetapan klasifikasi usaha. Dari sertifikat ini tercantum  klasifikasi  atau jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh pengusaha Jasa Konstruksi serta kualifikasinya baik itu kecil, menengah dan besar.

Nah, menjawab pertanyaan di atas, secara prinsip pekerjaan jasa instalasi listrik  yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi (dibuktikan dengan perolehan Sertifikasi) dikenakan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi. Sehingga PT A yang telah memiliki sertifikasi dari LPJK sebagai Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan pekerjaan instalasi listrik termasuk dalam lingkup pekerjaan pelaksanaan konstruksi dalam Peraturan LPJK yaitu bidang elektrikal sub bidang instalasi elektrikal lainnya.

Oleh karena itu, maka atas penghasilan dari pekerjaan instalasi listrik yang diterima oleh PT A dikenakan pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa kontruksi sebesar nilai keseluruhan dalam hal ini (100 juta + 30 juta = Rp. 130 juta).

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.