MASUK DENGAN AKUN

Gunakan username dan password akun anda untuk login.

LUPA PASSWORD?

Gunakan form dibawah ini untuk meminta perubahan password.

BELUM MEMILIKI AKUN?

Daftar disini jika anda belum memiliki akun.

TANYA KAMI SOAL PAJAK

Anda bingung dengan perhitungan pajak anda? Bingung menghadapi penerapan aturan pajak? Atau masalah-masalah pajak lainnya? Jangan khawatir, ajukan pertanyaan anda disini. Konsultan pajak professional kami akan membantu memberikan jawaban dan saran atas pertanyaan anda.

Hi John, apa yang bisa kami bantu hari ini?

Tulis kan pertanyaan kamu di bawah ini. Gunakan penulisan yang baik dan jelas untuk memudahkan kami mengerti kebutuhan anda.

TERIMA KASIH ATAS PERTANYAAN ANDA

Kami sudah menerima pertanyaan anda. Mohon bersabar, team kami akan mempelajari pertanyaan yang anda kirimkan, dan menghubungi anda kembali dengan jawaban atas pertanyaan anda.

Hubungi kami di +62.21.22604519 untuk respon cepat.

Penjualan tidak terhutang PPN

Selamat Pagi, saya mau menanyakan perihal PPN tidak terhutang

Kami adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan alat-alat industri dengan status PMA berlokasi di Jakarta, Induk perusahaan ada di Luar Negeri, semua pabrik berlokasi diluar Indonesia
Ketika kami menerima PO dari customer di Indonesia, dan pada PO tertera term of delivery DAP Jakarta Airport atau pun CIF Singapore. Barang dagangan dikirim misalkan dari Pabrik di India

Apakah atas penjualan ke customer di Indonesia dengan term of delivery CIF Singapore atau pun DAP Jakarta Airport terhutang PPN? Pada saat pengiriman barang, consignee name yang tertera adalah nama customer kami, sehingga barang tidak masuk pabean Indonesia. Untuk CIF Singapore, barang langsung dikirimkan dari pabrik kami di India ke customer dengan tujuan negara singapore, sehingga barang tidak masuk pabean Indonesia. Untuk DAP Jakarta Airport, consignee nama atas nama customer, sehingga yang melakukan custom clearance adalah customer, PIB semua dibayarkan atas nama customer dan oleh customer, Bea Masuk ,PPN Impor, PPh 22

Mohon pencerahannya

Terima Kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009 ) bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Pasal 4 ayat (1) huruf b, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak. Selanjutnya dalam memori penjelasannya, antara lain ditegaskan bahwa siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.

Ada tiga syarat yang harus terpenuhi agar penyerahan barang dikenai Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
1)    barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
2)    penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
3)    penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif. Dengan demikian apabila ada satu atau lebih syarat tersebut tidak terpenuhi maka atas penyerahan barang tersebut tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Dengan demikian apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan transaksi :
a.   Penyerahan Barang Kena Pajak yang secara nyata (fisik) berada di luar Daerah Pabean; atau
b.   Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak yang secara nyata (fisik) berada di Luar Daerah Pabean,
yang dibuktikan dengan akta, kontrak atau bukti otentik yang mendukung fakta terjadinya transaksi tersebut, tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini juga dipertegas dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak  Nomor: 130/PJ/2010 tentang Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Hak Atas Barang Kena Pajak Yang Berada Di Luar Daerah Pabean

Berikut kami berikan contohnya sebagai berikut:  
PT A (PKP terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua) menandatangani kontrak jual beli 10 (sepuluh) unit forklift dengan PT B (Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua). Dalam kontrak antara lain disepakati hal-hal sebagai berikut :
-   PT A akan membeli forklift tersebut dari pabrikan di Jepang, dan meminta pabrikan mengirimkan barang tersebut ke Gudang PT B di Singapura;
-   Barang tersebut akan dimodifikasi oleh PT B sebelum dikirim ke pabrik PT B di Karawang;
-   Impor barang dan dokumen pabean diurus dan atas nama PT B.

Atas transaksi penyerahan forklift oleh PT A kepada PT B tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan dalam pengisian didalam SPT Masa PPN, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang berada di luar Daerah Pabean wajib melaporkan penyerahan tersebut pada bagian I huruf B (penyerahan yang tidak terutang PPN) dalam formulir Induk SPT Masa PPN.

Dalam hal Barang Kena Pajak yang telah diserahkan kemudian dimasukkan ke dalam Daerah Pabean, atas kegiatan memasukkan Barang Kena Pajak (Impor) tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh orang yang memasukkan atau mengimpor Barang Kena Pajak tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Pertanyaan diajukan melalui website ATS

The Mansion Kemayoran.
Cluster Bougenville, Tower Fontana lantai 17 Zona 2 Ruang 17G2,
Jl. Trambesi Blok D. Komp Bandar Baru, Kemayoran. Jakarta Utara 14410

Phone. +62.21.22604519
Fax. +62.21.22604520

Copyright © 2016-2019, ATS Konsultama
Website by PandavaMedia