Perubahan Hutang ke Modal

Pertanyaan

Selamat Pagi Pak
Saya Rita bekerja di perkebunan kelapa sawit saat ini sedang diperiksa ada yang mau saya tanyakan mengenai perubahan hutang ke modal ttg tgl yang digunakan apakah terjadinya perubahan modal tgl saat semua pemegang saham setuju dan dibuatkan oleh akte notaris atau tgl pengesahan mentri yang tercantum di Akte karena perbedaan bulan mempengaruhi perhitungan bunga u.hutang jadi kami mohon penjelasannya dan aturannya. Terimakasih atas jawabannya

Jawaban

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, Penambahan modal disetor akibat perubahan utang menjadi modal termasuk dalam perubahan anggaran dasar perseroan.  Anggaran dasar yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) memuat sekurang-kurangnya:
  1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
  6. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perubahan anggaran dasar PT itu diatur didalam Bagian Kedua Paragraf  2 Undang-Undang PT. Untuk mengubah anggaran dasar suatu perusahaan yang berbentuk PT, maka  dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini diatur di Pasal 19 UU PT. Jika RUPS sudah dilaksanakan, disetujui, dan memenuhi persyaratan kuorum, persetujuan itu akan dituangkan dalam berita acara rapat yang dibuat oleh notaris dan selanjutnya dibuat dalam bentuk akta perubahan anggaran dasar oleh notaris. Untuk penambahan modal disetor perseroan tersebut cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Ham. Perubahan anggaran dasar tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Hal ini diatur didalam Pasal 23 ayat (2) UU PT.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Ham, perubahan anggaran dasar tersebut itu berlaku.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.