MASUK DENGAN AKUN

Gunakan username dan password akun anda untuk login.

LUPA PASSWORD?

Gunakan form dibawah ini untuk meminta perubahan password.

BELUM MEMILIKI AKUN?

Daftar disini jika anda belum memiliki akun.

TANYA KAMI SOAL PAJAK

Anda bingung dengan perhitungan pajak anda? Bingung menghadapi penerapan aturan pajak? Atau masalah-masalah pajak lainnya? Jangan khawatir, ajukan pertanyaan anda disini. Konsultan pajak professional kami akan membantu memberikan jawaban dan saran atas pertanyaan anda.

Hi John, apa yang bisa kami bantu hari ini?

Tulis kan pertanyaan kamu di bawah ini. Gunakan penulisan yang baik dan jelas untuk memudahkan kami mengerti kebutuhan anda.

TERIMA KASIH ATAS PERTANYAAN ANDA

Kami sudah menerima pertanyaan anda. Mohon bersabar, team kami akan mempelajari pertanyaan yang anda kirimkan, dan menghubungi anda kembali dengan jawaban atas pertanyaan anda.

Hubungi kami di +62.21.22604519 untuk respon cepat.

PPN untuk jasa Expedisi

Saya baru buka usaha jasa expedisi dgn memakai CV. Pertanyaan saya adalah:

  1. kalau suatu saat omset jasa expedisi saya setahun mencapai 4.8 milyar. Itu artinya apakah saya harus mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)?.
  2. Kalau seandainya sudah terdaftar PKP, berapa tarif PPN untuk jasa ekspedisi? 1 persen atau 10 persen tarif PPNnya?.

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa Batasan peredaran usaha dalam satu tahun untuk persyaratan Pengusaha Kena Pajak adalah peredaran usaha dalam satu tahun melebihi Rp. 4,8 milyar. Maka apabila wajib pajak yang telah memperoleh peredaran usaha melebihi Rp.4,8 milyar setahun wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga atas usaha jasa pengiriman paket maupun kargo merupakan jasa kena pajak yang terutang PPN.

Jasa pengiriman paket atau biasa dikenal dengan Jasa Ekspedisi termasuk jenis jasa dengan perlakuan PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak menggunakan Nilai Lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Nilai Lain yang dimaksud adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Sehingga PPN terutang sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih oleh pengusaha jasa pengiriman paket atau dapat dihitung dengan menggunakan tarif efektif sebesar 1% dari nilai yang ditagih.

PPN jasa pengiriman paket = 10% x 10% x Nilai yang Ditagih

Contoh:
CV. ABC Express, sebuah perusahaan jasa pengiriman paket yang berlokasi di Sawah Besar, mendapat order pengiriman barang dari Jakarta menuju ke Surabaya dengan biaya pengiriman Rp 1.000.000,-  dari PT XYZ.

PPN yang terutang atas transaksi ini adalah:
1% x Rp 1.000.000,-  = Rp 10.000,-

Mengingat PPN yang terutang adalah 1%, maka jumlah uang yang harus dibayar PT XYZ  kepada CV ABC Express adalah:
Rp 1.000.000,- + Rp 10.000,- = Rp 1.010.000,-


Perlu diperhatikan bahwa atas Pajak Masukan (PPN yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak) yang terkait dengan penyerahan jasa pengiriman paket ditetapkan untuk tidak dapat dikreditkan dari Pajak Keluaran (PPN yang wajib dipungut atas penjualan Barang Kena Pajak atasu Jasa Kena Pajak) yang telah dipungut. Hal ini disebabkan Nilai Lain pada dasarnya telah memperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang berhubungan dengan usaha jasa pengiriman paket.

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Pertanyaan diajukan melalui website ATS

The Mansion Kemayoran.
Cluster Bougenville, Tower Fontana lantai 17 Zona 2 Ruang 17G2,
Jl. Trambesi Blok D. Komp Bandar Baru, Kemayoran. Jakarta Utara 14410

Phone. +62.21.22604519
Fax. +62.21.22604520

Copyright © 2016-2019, ATS Konsultama
Website by PandavaMedia