Surat Pajak SP2DK / Klarifikasi Data

Pertanyaan

Direktur saya mendapat surat pajak SP2DK klarifikasi atas data harta yg belum dilaporkan dalam Tax Amnesty 2015 berupa saham nya diperusahaan sendiri.
Mohon untuk solusi untuk klarifikasi yg harus dilakukan.

Jawaban

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, Sesuai dengan pasal 18 UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, diatur tentang perlakuan atas harta yang belum diungkap atau kurang diungkap dalam Surat Pernyataan Harta Pengampunan Pajak pasca memperoleh Surat Keterangan (Sket) pengampunan pajak. Adanya data dan/atau informasi mengenai  Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan menjelaskan bahwa konsekuensi bagi wajib pajak yang ikut amnesti pajak maupun yang tidak ikut tax amnesty apabila terdapat harta yang masih belum diungkap atau harta tambahan dialihkan ke luar NKRI pada masa holding period, atas harta yang belum dilaporkan akan dikenakan Pajak Penghasilan dan ditambah sanksi.
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah mengikuti pengampunan pajak dan terdapat harta bersih yang belum diungkap didalam Surat Pernyataan Harta Pengampunan Pajak atau pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2015 maka PPh final terutang pada saat diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan, untuk penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan tarif PPh 30 % untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan dikenakan sanksi 200% bagi Wajib Pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak.

Maka atas  harta berupa saham di perusahaan yang belum dilaporkan pada saat pelaporan Surat Pernyataan Harta (SPH) pada saat pelaporan tax amnesty maupun pada SPT Tahunan PPh maka atas harta berupa saham tersebut diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan.

Namun Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-165/PMK.03/2017 tentang Perubahan kedua PMK 118/PJ.03/2016 yang memberikan kesempatan pada wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya dalam SPH (Surat Pengungkapan Harta), maupun belum dilaporkan dalam SPT dengan meluncurkan program PAS Final (Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final) dengan syarat  belum dilakukan pemeriksaan. Hal ini sesuai Pasal 44 A PMK No.165/PMK.03/2017.

Maka menurut hemat kami, atas SP2DK tersebut bapak dapat segera mengklarifikasi baik secara lisan maupun tulisan serta menggunakan kesempatan untuk mengungkapkan harta berupa saham tersebut dengan cara menggunakan pasfinal tersebut, dan segera berkordinasi dengan Account Representative (AR) setempat di Kantor Pajak terdaftar.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.